Tugas Softskill

PEREKONOMIAN INDONESIA

Presiden yang Memiliki Pengaruh Besar Dalam Perkembangan Perekonomian Indonesia Mulai Orde Baru sampai Reformasi

                Diawal orde baru ,Soeharto berusaha memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia dari keterpurukan, dan berhasil untuk beberapa lama. Dalam jangka waktu tersebut ,ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun bersamaan  dengan memaraknya praktik KKN yang merajalela di negara ini , serta kesenjangan sosial antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar. Kondisi ekonomi Indonesia ketika pak Harto pertama kali memerintah adalah dengan keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, 650% setahun. Dengan melihat kondisi tersebut, langkah pertama yang diambil oleh Soeharto adalah dengan mengendalikan inflasi ,dan ini dikatakan berhasil karena pak Harto berhasil menekan inflasi menjadi di bawah 15% hanya dalam waktu 2 tahun. Untuk menekan inflasi yang begitu tinggi, Soeharto membuat beberapa kebijakan yang dilakukan dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul negara-negara barat untuk menarik modal.

Pada pertengahan 1980-an pemerintah mulai menghilangkan hambatan kepada aktivitas ekonomi. Langkah ini ditujukan utamanya pada sektor eksternal dan finansial dan dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan di bidang ekspor non-minyak. GDP nyata tahunan tumbuh rata-rata mendekati 7% dari 1987-1997, dan banyak analisis mengakui Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama yang berkembang.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-1997 menutupi beberapa kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Sistem legal sangat lemah, dan tidak ada cara efektif untuk menjalankan kontrak, mengumpulkan hutang, atau menuntut atas kebangkrutan. Aktivitas bank sangat sederhana, dengan peminjaman berdasarkan-"collateral" menyebabkan perluasan dan pelanggaran peraturan, termasuk batas peminjaman. Hambatan non-tarif, penyewaan oleh perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan ke perdagangan domestik, dan hambatan ekspor seluruhnya menciptakan gangguan ekonomi.

Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Respon pertama Indonesia terhadap masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk mengendalikan naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, dan memperketat kebijakan fiskalnya. Pada Oktober 1997, Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, antara lain Program Permobilan Nasional dan monopoli, yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya Presiden Suharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998.

Pasca Suharto (Era Reformasi)

Di bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah Presiden B.J Habibie. Presiden Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999 kemudian memperpanjang program tersebut.

Pada 2010 Ekonomi Indonesia sangat stabil dan tumbuh pesat. PDB bisa dipastikan melebihin Rp 6300 Trilyun  meningkat lebih dari 100 kali lipat dibanding PDB tahun 1980. Setelah India dan China, Indonesia adalah negara dengan ekonomi yang tumbuh paling cepat di antara 20 negara anggota Industri ekonomi

Pada masa reformasi ini perekonomian Indonesia ditandai dengan adanya krisis moneter  yang berlanjut terbesar didunia G20.

Pada masa menjadi krisis ekonomi yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda ke arah pemulihan. Walaupun ada pertumbuhan ekonomi sekitar 6% untuk tahun 1997 dan 5,5% untuk tahun 1998 dimana inflasi sudah diperhitungkan namun laju inflasi masih cukup tinggi yaitu sekitar 100%. Pada tahun 1998 hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan negatif, hal ini berbeda dengan kondisi ekonomi tahun 1999.

Namun sejak masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, perekonomian Indonesia mulai membaik. Perekonomian Indonesia boleh dibilang tengah berada pada masa keemasannya. Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 semakin membuktikan ketangguhan perekonomian Indonesia. Di saat negara-negara superpower seperti Amerika Serikat dan Jepang berjatuhan, Indonesia justru mampu mencetak pertumbuhan yang positif sebesar 4,5% pada tahun 2009.

Pembangunan di era Reformasi ini merupakan suatu bentuk perbaikan di segala bidang sehingga belum menemukan suatu arah yang jelas. Pembangunan masih tarik-menarik mana yang harus didahulukan. Namun setidaknya reformasi telah membawa Indonesia untuk menjadi lebih baik dalam merubah nasibnya tanpa harus semakin terjerumus dalam kebobrokan moral manusia-manusia sebelumnya.

Kesimpulannya, setiap pemerintahan yang dijalankan di negara ini, setiap pemimpin memiliki kebijakan yang berbeda-beda sehingga pengaruh terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia memiliki tingkat kemunduran ataupun kemajuan yang berbeda-beda. Hal terbesar yang belum mampu diatasi oleh setiap pemimpin adalah praktik KKN yang belum bisa dihapuskan dari kehidupan perekonomian Indonesia.

Keadaan Perekonomian dan Stabilitas Keamanan Indonesia

Stabilisasi perekonomian dari suatu negara sangat jelas dipengaruhi oleh faktor politik dan keamanan, yang menurut penulis juga sangat penting ketimbang variabel ekonomi makro lainnya. Tanpa stabilitas politik dan keamanan yang kondusif dari suatu negara, ekonomi tidak akan bisa berbuat banyak terutama dalam hubungannya dengan posisi dari suatu negara dalam memperbaiki variabel-variabel ekonomi. Dalam sejarah umat manusia, kita dapat mengetahui bagaimana faktor politik dan stabilitas keamanan memainkan peran yang krusial dalam perekonomian yakni pada saat perang dunia I dan perang dunia II yang mana semenjak revolusi industri, banyak negara-negara di Eropa yang kemudian perekonomiannya menjadi maju dan berkembang. Namun keadaan tersebut berubah total pasca berakhirnya perang dunia II yang telah membuat sebagian besar negara di Eropa saat itu menjadi kolaps dan mengalami kebangkrutan ekonomi. Hal ini sejalan dengan Modelski (1996) bahwa perang dan pertumbuhan ekonomi itu sudah menjadi hubungan sebab akibat, menurutnya dalam suatu peperangan pasti ada dampaknya terhadap sistem perekonomian dari suatu negara.
Oleh karenanya pembangunan ekonomi saat ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi perpolitikan dan stabilitas keamanan di Indonesia. Pembangunan dalam sektor perekonomian tanpa dibarengi dengan pembangunan dalam sektor yang lain seperti politik dan keamanan, sama saja membangun rumah di atas pasir, jelas stabilisasi perekonomian kita tidak akan bertahan lama. Informasi, teknologi, dan komunikasi yang saat ini berkembang begitu pesat yang coba dikejar oleh bangsa Indonesia malah justru akan menjadi bumerang apabila faktor politik dan keamanan dalam negeri tidak dibangun dengan pondasi yang kokoh. Beberapa negara di Timur Tengah yang dalam beberapa hari belakangan ini telah bermunculan revolusi telah menggangu stabilitas politik dan keamanannya menyebabkan negara tersebut dalam kesulitaan ekonomi, padahal potensi sumber daya alam mereka seperti minyak cukup besar. Oleh sebab itu sangat diyakini bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara termasuk Indonesia sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik dan keamanan. Perbaikan system perpolitikan kita serta konsepsi Ketahanan Nasional harus dioperasionalisasikan serta disebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat sehingga diyakini kebenarannya dan pada akhirnya diimplementasikan.
Indonesia yang pada tahun 1998 mengalami instabilitas politik dan keamanan dalam negeri yang kemudian membuat berbagai harga barang kebutuhan pokok menjadi naik dan banyak investor yang mulai menarik investasinya dari Indonesia sehingga menyebabkan krisis. Padahal sebelumnya Indonesia tergolong sebagai macan Asia, yang berarti termasuk dalam negara Asia yang memiliki faktor pertumbuhan ekonomi yang sangat meningkat. Faktor politik dan keamanan tentu saja berada di balik semua itu. Kedua masalah ini mempengaruhi permintaan dan penawaran agregat.
Keamanan yang tidak stabil sangat diyakini telah meruntuhkan permintaan agregat perekonomian Indonesia ketika itu. Dalam situasi seperti Indonesia pada tahun 1998 kita telah menjumpai ciri-ciri ekonomi dalam defresi seperti; menurunnya daya beli secara drastis, lenyapnya minat investasi dan meningkatanya kapasitas yang menganggur di berbagai sektor. Ketidakstabilan politik maupun keamaanan ini juga dapat memicu respons (elastisitas) suplai merosot secara tiba-tiba ketika itu. Ketidakstabilan politik dan keamanan harus dibenahi untuk meningkatkan permintaan. Investasi swasta terganjal oleh confidence bagi para pelaku ekonomi yang semakin menurun. Akibatnya ekonomi Indonesia pada saat itu yang diharapkan tumbuh dan lebih berkualitas hanya dapat meningkat secara marginal dalam nilai. Determinant peningkatan investasi swasta tergantung pada keberhasilan dalam menstimulir situasi politik dan keamanan yang kondusif dalam rangka menghilangkan hambatan sisi supply. Stimulasi sisi supply adalah bagaimana kita dapat menghilangkan hambatan politik dan keamanan.
Politik dan keamanan yang tidak stabil pada hakekatnya akan mendatangkan dua hambatan utama bagi para pelaku ekonomi yaitu premi resiko (risk premium) yang tinggi, dan biaya transaksi (transaction cost) yang tinggi. Premi resiko yang tinggi dan biaya transaksi yang tinggi adalah refleksi dari confidence yang rendah yang diakibatkan oleh tidak stabilnya politik dan keamanan.